Papua Road Map

Hi Buddies,

Saya lagi rajin meringkas buku nih. Tidak ada target harus baca buku apa gitu sih, mengambil acak aja di rak buku.

Nah, ketika telunjuk saya bergerak dari satu judul ke judul buku yang lain. Saya berhenti pada satu judul buku “Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future”. Kebetulan bukunya masih tersegel. Saya tidak ingat, apakah ini saya dapat dari suami atau warisan kakak ipar saat pindah rumah.

Jika dilihat dari judulnya memang termasuk bacaan “berat” (bagi saya). Saya membutuhkan waktu sepuluh hari untuk menyelesaikannya dan satu hari untuk menuliskan apa yang telah saya baca buat Kalian.

Papua bagi saya sebagai lulusan kehutanan adalah benteng terakhir. Karena masih memiliki hutan perawan. Masyarakat Papua patut bersyukur karena kondisi geografi yang berupa pegunungan dapat menyelamatkan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati dari eksploitasi manusia.

Namun, di buku ini tidak membahas itu. Kalau saya tidak kelewat, setidaknya hanya dua kali hutan/kehutanan disebut. Itupun dalam konteks pendapatan daerah/negara. Isi buku ini lebih menonjolkan tentang konflik Papua dan bagaimana hubungan Papua dengan Indonesia selama ini terbangun serta bagaimana seharusnya masing-masing mengambil peran untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

IMG_20200329_085616~2

Foto: Koleksi Pribadi

Judul buku: Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future

Penulis : Muridan. S. Widjojo dkk.

Cetakan Pertama, LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

ISBN: 978-979-461-716-8

 

COVER BELAKANG

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.

Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung.

Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh.

Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan –pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.

Keempat isu dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang.

 

RINGKASAN

Saya sengaja menuliskan ringkasan yang tercetak di cover belakang buku karena sudah mewakili isi buku. Sehingga saya tidak akan banyak membahas sumber konflik dan penyelesaian tersebut. Ohya, buku ini diterbitkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi bisa saja kondisi Papua sudah jauh berbeda dengan yang digambarkan dalam buku. Namun, setidaknya kita pembaca bisa mengetahui akar konflik di wilayah paling timur Indonesia ini. *Papua menjadi anak emas dalam era Presiden Joko Widodo dan akan dibangun istana presiden di bumi cendrawasih.

Dulu dalam pelajaran sejarah SD mungkin, yang saya ingat tentang Papua adalah Pembebasan Irian Barat dari Belanda. Namun, rasa-rasanya saya tidak menemukannya dalam buku ini.

Papua (awalnya bergabung dengan Indonesia bernama Irian Jaya) menjadi bagian wilayah NKRI berdasarkan New York Agreement 1962 yang mengamanatkan agar Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Hasil resminya 1.024 wakil-wakil orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia.

Sebelumnya, meski Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan pada 1945 dan Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia 1949, konflik antara Belanda- Indonesia masih terjadi di Papua hingga Belanda menyerahkan Papua ke United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) 1962. Belanda menguasai Tanah Papua sejak Traktat London 1824 dan mulai efektif memerintah sejak mendirikan pos pemerintahan pertama di Manokwari 9 November 1898.

Papua sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari RI sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Klaim Indonesia ini didasarkan pada asumsi bahwa karena wilayah Papua sebelumnya adalah bagian dari Nederlans Indie – yakni dari Merauke hingga Sabang – (hal. 155)

Namun, integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI dianggap curang karena suara yang tidak mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan. Adanya tokoh-tokoh Papua yang menilai masuknya Indonesia ke Papua sebagai bentuk upaya paksa penghilangan kesempatan Papua mendirikan negara sendiri. Kehadiran Indonesia di Papua belum mampu meningkatkan harkat hidup orang-orang Papua. Sementara, pemegang kekuasaan dan pemerintahan di Jakarta menilai sikap tokoh-tokoh Papua sebagai upaya mendelegitimasikan keabsahan Papua sebagai bagian dari Indonesia. (Hal. 195)

Masalah mendasar tersebut akhirnya memicu konflik turunan seperti yang dijabarkan di halaman belakang buku. Bagi kebanyakan masyarakat Papua, Indonesia adalah militer. Negara Indonesia hadir dalam penjagaan pos-pos maupun patroli ABRI (sekarang TNI). Kesalahpahaman antara Nasionalis Papua dan Nasionalis Indonesia semakin menjadi saat Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dan pengerukan SDA di Tambang Grasberg Freeport.

Pasca Reformasi, format desentralisasi dibawah Presiden BJ Habibie secara  cepat berganti menjadi praktek konsep otonomi daerah dibawah Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dikeluarkan Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999 tentang pemberian status otonomi khusus.

Undang-undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 lahir dibawah kepemimpinan Presiden Megawati. Pada masa ini dikeluarkan pula Inpres No. 1 tahun 2003 yang memerintahkan percepatan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah yang dinilai sebagai kebijakan yang memecah belah masyarakat Papua.

Saat kepemimpinan Presiden SBY, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) disahkan melalui PP No. 54 Tahun 2005.

Akan tetapi Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menjalankan otsus di Papua. Di antaranya tidak adanya pendampingan DRPP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi). 

MRP ingin mengadopsi secara utuh aspirasi rakyat Papua untuk tetap menggunakan Bintang Kejora sebagai bendera provinsi, Hai Tanahku Papua sebagai lagu provinsi, dan Burung Mambruk serta moto One People One Soul sebagai lambang dan moto provinsi. MRP berkeyakinan bahwa lambang-lambang itu bisa diartikan sebagai simbol budaya, daerah, yang tetap menjadi bagian dari Indonesia namun dijawab melalui PP No. 77 Tahun 2007 tentang pelarangan penggunaan simbol-simbol yang sama dengan kelompok separatis. 

Pada akhirnya penyelesaian konflik di Papua yang dianggap “merebus batu” di bab empat dibandingkan dengan penyelesaian konflik di Aceh melalui agenda damai.

Kesalahpahaman sejarah integrasi harus diluruskan agar tidak ada saling curiga antara Papua dan Indonesia dengan cara berkeadilan. Salahsatu kuncinya melalui moderasi, negosiasi, dan kompromi.

Dari buku sebanyak lima bab, begitulah kira-kira yang bisa saya pahami.

Semoga bermanfaat ya^^

 

Bandung #006

Kisah Saidjah dan Adinda – Max Havelaar

Pertama kali mengetahui Kisah Saidjah dan Adinda sewaktu ujian Bahasa Indonesia, tapi lupa ujian SMP atau SMA? Sejak itu penasaran sekali dengan kisah yang ditulis oleh Multatuli ini.

Multatuli merupakan nama pena dari Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Diambil dari Bahasa latin yang berarti yang telah banyak menderita. Bagi yang tertarik mempelajari sejarah lahirnya Bangsa Indonesia tentu tidaklah asing dengan namanya. Sebab, gagasannya mempelopori gerakan antikolonial di Hindia Belanda.

Akhirnya tahun 2015, saya menemukan buku Max Havelaar saat berkunjung ke Toga Mas. Buku yang saya beli merupakan cetakan kelima Penerbit Qanita, untuk cetakan pertama Mei 2014.

Ternyata saya membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk menyelesaikan membaca keseluruhan buku ini. Hampir empat tahun dan baru membuat review di blog setahun setelahnya 😀

Max Havelaar

Max Havelaar (Dokumentasi Rina Darma)

Judul: Max Havelar
Diterjemahkan dari Max Havelaar: Or the coffee Auctions of the Dutch Trading Company
Karya Multatuli
Terbitan Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1868
Penerjemah: Inggrid Dwijani Nimpoeno
Penerbit Qanita Bandung
480 h.; 20,5 cm
ISBN 978-602-1637-45-6

Karena terbiasa dengan gaya membaca cepat, awalnya saya agak kesulitan mengikuti alur cerita Max Havelaar. *salahsatu alasan buku ini mangkrak di tengah jalan dan tergoda meninggalkannya demi buku yang lain.

Buku ini diceritakan melalui sudut pandang Tuan Batavus Droogstoppel, seorang makelar kopi yang kebetulan bisnis kopinya sedang lesu. Tuan Droogstoppel mendapatkan paket salinan cerita dari Tuan Sjaalman, kawan sekolahnya dulu.

Namun diceritakan Tuan Droogstoppel ini tidak suka menulis novel, membaca pun tidak karena ia seorang pebisnis. “Laporan Mengenai Penanaman Kopi di Karesidenan Menado” dalam berkas paket membuatnya mulai tertarik dengan isi paket. Baginya sebagai seorang makelar kopi di Lauriergracht No. 37, “Menado” adalah merek kopi yang bagus (hal. 58).

Tuan Droogstoppel dibantu oleh Tuan Ernest Stern putra dari Tuan Ludwig Stern, pedagang kopi terkemuka di Hamburg dan pelanggan Last & Co, milik Tuan DroogstoppelStern seorang lelaki pintar dan berbakat di bidang sastra seperti orang Jerman pada umumnya (hal.63).

Cerita inti buat saya baru dimulai dari Bab 5, tentang kedatangan Max Havelaar sebagai Asisten Residen baru di Lebak (Banten Kidul) tahun 1856 menggantikan asisten residen sebelumnya yang meninggal. Bupati Lebak, Raden Adipati Kartanegara yang berusia tua turut menyambut meski harus menempuh jarak sekitar duapuluh kilometer dari kediamannya di Rangkas Bitung (hal. 78).

Residen mewakili kekuasaan Belanda di mata penduduk Jawa (Pulau Jawa) yang tidak mengenal Gubernur Jenderal dan pemerintahan di Batavia. Karesidenan dibagi menjadi tiga sampai lima departemen atau kabupaten yang masing-masing dikepalai oleh asisten residen. Asisten residen dibantu oleh seorang pejabat pribumi berkedudukan tinggi yang bergelar bupati (hal. 81).

Di Lebak, Max Havelaar tinggal bersama istrinya Tine dan anaknya Max kecil. Dalam menjalankan tugasnya dia dibantu Tuan Pengawas Verbrugge dan Letnan Duclari, Komandan Garnisun kecil di Rangkas Bitung. Selain itu, pada Bab 6, panjang sekali (berlembar-lembar) dijelaskan karakter Max Havelaar. Di antaranya dia jujur dan memiliki harga diri yang tinggi. Havelaar digambarkan sebagai sosok yang tidak pandang bulu dan gemar membantu seperti tidak mempermasalahkan Madam Slotering, janda asisten residen sebelumnya tetap tinggal di bangunan sebelah kediamannya dengan alasan menunggu hingga persalinan. Madam Slotering memiliki kebiasaan aneh tidak suka orang memasuki pekarangannya.

Tanpa basa-basi, Havelaar langsung bekerja. Ia mulai memeriksa jumlah pajak yang dalam 12 tahun hanya naik 11 persen. Data statistik pun tidak akurat. Di sisi lain, pada Bab 7, dikisahkan Max Havelaar yang meninggalkan banyak hutang di Eropa selama masa cuti dan biaya perjalanan ke Hindia Belanda.

Bab 8, Havelaar mulai terusik dengan laporan palsu Bupati. Bupati memperkerjakan tiga kali lipat jumlah pekerja di kota dengan berbagai pejabat daripada jumlah yang diizinkan dalam peraturan. Hidup mewahnya tidak sesuai dengan penghasilannya kecil. Sebab, Lebak tidak cocok untuk perkebunan kopi yang dapat memberinya penghasilan tambahan. Mengenai keganjilan ini, Tuan Slotering lewat salinan kasar yang dibaca Havelaar memberi tanda seru pada dua hal terakhir. 1) Mengenai penanaman padi. 2) Mengenai rumah para kepala desa. 3) Mengenai pengumpulan pajak tanah (hal. 175).

Bab 9-10, intermezo (menurut saya). Tuan Droogstoppel menyadari tak ada cerita tentang kopi karena tanah Lebak tidak cocok. Ia menganggap paket Tuan Sjaalman sebagai kuda troya.

“Kau bebas melewatkan bab-bab yang punya cita rasa kegembiraan Jerman, dan hanya membaca apa yang ditulis olehku, karena aku lelaki terhormat dan makelar kopi.” (hal. 185).

Max Havelaar dan Kisah Penskoran di Padang

Bab 11 masih bersetting di kediaman Max Havelaar di Lebak bersama Verbrugge, Duclari, dan Tine. Akan tetapi cerita flashback ke masa saat Havelaar bertugas sebagai pengawas di Natal (Sumatra Utara) tahun 1842. Tugasnya menginspeksi kebun lada di Teluk Balai, utara Natal.

Dalam bab ini, ia dikisahkan kecewa dengan Residen karena usulnya untuk membuka Pelabuhan Natal yang dapat mendatangkan perdagangan ke dalam Distrik Natal yang menghubungkan Distrik Batak dengan lautan belum disetujui. Residen tidak akan mengusulkan kepada pemerintah kecuali ia sudah tahu sebelumnya jika usulan tersebut menyenangkan (hal. 230).

Kemudian, Bab 12-13 menceritakan tentang perjalanan Havelaar ke Padang yang diperintahkan oleh Gubernur. Saat itu di Natal sedang terjadi kasus hilangnya anak dan pengawas hendak menyelidikinya. Setibanya di padang, Havelaar justru diskors karena dituduh lalai. Ada ketidakakuratan dan kekurangan dalam pembukuan di Natal.

Merasa tidak terima, Havelaar menulis surat kepada Yang Mulia. Majelis Pengadilan bingung mengambil keputusan karena kejahatan di daerah tidak bisa diproses tanpa izin Pemerintahan Batavia. Havelaar ditahan selama sembilan bulan di Padang saat usianya masih 23 tahun.

Di akhir Bab 14 membahas banyak laporan palsu, kalau kata saya mirip prinsip ABS “Asal Bos Senang”.  Pemerintah lebih suka memecat 10 residen dibanding seorang bupati karena alasan politik. “Bagaimanapun pemerintah menyetujui walaupun dengan sangat enggan, penerapan peraturan-peraturan yang seakan melindungi orang Jawa terhadap pemerasan dan perampasan”. (hal . 308).

Setelah itu, Bab 15, kisah kembali kepada banyaknya keluhan terhadap Bupati Lebak. Namun Residen tidak mau mendengar. Keluhan ketidakadilan dilengkapi dengan kisah Bupati Lebak yang (sebenarnya) miskin akan dikunjungi Bupati Cianjur, masih keponakannya. Bupati Lebak yang menganggap diri sebagai kakak Havelaar meminta bantuan perjamuan terhadap rencana kunjungan ini.

Akhirnya Sampai pada Kisah Saidjah dan Adinda

Rasa penasaran saya terhadap buku ini akhirnya terjawab dengan disebutnya kisah Saidjah dan Adinda di Badur pada hal 343. Ini kasus pemerasan dan perampokan. Havelaar menolak jika cerita ini dianggap khayalan. Ia bisa menyebutkan nama ketiga puluh dua orang di Distrik Parang Kujang saja, yang dalam satu bulan dicuri kerbaunya sebanyak 36 untuk digunakan oleh Bupati (Bab. 16).

Namun, rasa penasaran baru terjawab mulai Bab 17. Diceritakan Ayah Saidjah memiliki kerbau yang dirampas darinya oleh Pejabat Distrik Parang Kujang. Saat itu musim membajak sawah sudah dekat. Ia khawatir akan terlambat membayar pajak tanah karena melanggar hukum.

Ayah Saidjah memutuskan menjual keris pusaka dari ayahnya untuk seekor kerbau baru. Saidjah baru berumur tujuh tahun saat “bersahabat” dengan kerbau baru. Dua tahun kemudian, kerbau kembali dirampas. Ayah Saidjah yang sangat miskin menjual dua pengait kelambu perak pusaka dari ayah istrinya dan kemudian membeli kerbau baru.

Kerbau tersebut segera kembali menjadi sahabat Saidjah tapi karena sudah tua tak sehebat kerbau pendahulunya. Ia tak bisa terlalu membanggakan saat bermain di sawah bersama temannya termasuk Adinda yang tiga tahun lebih muda darinya. Sawah Ayah Adinda berbatasan dengan sawah Ayah Saidjah.

Saat berumur 12 tahun, kerbau kembali dirampas dan disembelih…

Karena sudah tidak ada peninggalan yang bisa dijual, ayah Saidjah menggunakan kerbau sewaan. Hal tersebut sangat menyedihkan. Ibu Saidjah meninggal. Ayahnya kemudian kabur ke Buitenzorg untuk mencari pekerjaan. Namun, naas ia dihukum cambuk karena tidak memiliki surat jalan dan dikembalikan ke Lebak untuk dipenjara. Ayah Saidjah meninggal.

Saat ayahnya kabur, Saidjah berumur 15 tahun. Ia tidak menemani ayahnya karena ingin ke Batavia. Dia mendengar jika di Batavia ada banyak tuan yang mengendarai bendi dan akan mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kacung-bendi.

Dia pergi ke rumah Adinda dan menceritakan rencananya. Ia mengatakan akan pergi selama tiga tahun dan setelah itu akan kembali untuk menikahi Adinda. Karena Adinda tidak mengetahui hitungan tahun, Saidjah menyuruhnya membuat takik pada lesung penumbuk padinya setiap bulan baru muncul sebanyak 36 kali.

“Tunggulah aku di hutan jati, di bawah pohon ketapang tempat kau memberiku bunga melati.” – hal. 374.

Saidjah sukses di Batavia. Angannya sukacita dipenuhi bayangan Adinda yang akan segera ditemuinya. Namun, Adinda tak pernah datang ke bawah pohon ketapang.

Saijdah ke Desa Badur, tapi rumah Adinda sudah tidak ada. Ia mencari-cari bekas rumah Adinda. Kemudian ia berusaha mencari keberadaan lesung. Ia menemukan pemilik lesung baru dan langsung melihat terdapa takik lesung sebanyak 32 buah. Ibu dan adik Adinda meninggal karena sedih kerbau-kerbau Ayah Adinda dirampas.

Ayah Adinda mengajak Adinda kabur karena tidak membayar pajak tanah ke Cilangkahan bagian Lebak yang berbatasan dengan laut. Saidjah kemudian bergabung dengan sepasukan lelaki Badur, dari Cilangkahan ia bergabung dengan pemberontak yang sedang menentang Belanda di Lampung. Ia bergabung bukan untuk bertempur tapi mencari Adinda.

Ketika pemberontak telah dikalahkan, Saidjah berkelana ke desa yang baru saja direbut tentara Belanda dan karenanya masih terbakar. Di antara rumah-rumah terbakar, ia menemukan mayat ayah Adinda dengan luka bayonet di dada. Di dekatnya terdapat mayat tiga adik laki-laki Adinda yang masih muda. Sedikit lebih jauh tergeletak mayat Adinda dengan teraniaya mengerikan.

Sorak sorai riuh di Batavia atas kemenangan tersebut. Gubernur menulis laporan bahwa kedamaian telah dipulihkan di Lampung.

Havelaar Mencari Keadilan

Alasan dibalik Madam Slotering menjaga ketat rumahnya terungkap (Bab 18). Didesak Havelaar, ia mengaku jika suaminya telah diracun di rumah pejabat di Distrik Parang Kujang. Dengan nuraninya, Havelaar menulis surat kepada Residen Banten Tuan Slijmering. Isinya agar menggali mayat pendahulunya dan diperiksa secara ilmiah setelah itu Bupati dipecat dan pengikut-pengikutnya diamankan (hal. 408).

Tuan Slijmering menganggap Havelaar menganggu. Jelas, lelaki itu sibuk menulis laporan tahunan mengenai KEDAMAIAN YANG DAMAI.

Bab 19-20, memberitahu upaya yang dilakukan Havelaar. Di bagian ini banyak salinan surat Havelaar termasuk kepada permohonannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia saat itu. Havelaar mendapat mutasi ke menjadi Asisten Residen di Ngawi tapi menolak dan memilih pemecatan sukarela.

“Harapannya sia-sia. Gubernur Jenderal berangkat tanpa mendengarkan Havelaar… Satu lagi orang Yang Mulia telah pensiun ke tanah airnya untuk beristirahat!” hal. 460

Rasanya saya masih ingin berkomentar banyak tapi sewaktu melihat jumlah kata di word ternyata sudah 1.500 lebih. Menurut saya buku ini pantas juga disebut sebagai tonggak sastra modern di Belanda setelah hampir 200 tahun disebut tidak mengalami perkembangan berarti.

Selain cerita yang telah saya uraikan di atas (maaf jika spoiler), kekayaan pengetahuan tentang sasta yang dimiliki Multatuli keren sekali. Ia banyak mengutip sastra penulis besar di zamannya. Kemudian, saya paling suka dengan tuturnya tentang perumpamaan dan kedetailannya menyampaikan, seperti saat menggambarkan ular dan perjuangan semut.

Di penghujung buku, ia menulis,

“Buku ini campur aduk; tidak beraturan, hanya ingin mengejar sensasi. Gayanya buruk; penulisnya tidak berpengalaman; tidak berbakat, tidak punya metode,” hal. 462. *Saya ketawa, karena kurang lebih ya memang seperti itulah kesan saya terhadap buku ini ketika membacanya.

Di bagian akhir, pembaca juga akan dikejutkan, Siapakah Tuan Sjaalman itu?

*Buku ini recommended bagi yang suka politik dan sejarah, sastra juga.

Penasaran juga nih kalau kesan Kalian terhadap buku Max Havelaar ini bagaimana? Ohya, kalau Kalian sependapat dengan Pramoedya Ananta toer gak yang menyebut jika kisah di buku ini “membunuh” koloniasme? Silakan tinggalkan tanggapan di kolom komentar atau mention via media sosial juga boleh kok. Feel free…^^

 

Bandung #004

Mengenal Protokol Kyoto (2)

Hi Buddies,

Sebelumnya, saya telah mengulas buku pertama Daniel Murdiyarso Satu Dekade Perjalanan Konvensi Perubahan Iklim sebagai dasar memahami perjalanan perubahan (krisis) iklim. Dalam perjalanannya, Konvensi Perubahan Iklim yang diikuti Conference of Parties (COP) atau Konferensi Para Pihak setiap tahunnya menghasilkan kesepakatan fenomenal Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto merupakan hasil dari kesepakatan CoP 3 yang diselenggarakan di Tokyo, 1997. Buku kedua Seri Perubahan Iklim sebagai lanjutan buku pertama ini sangat membantu untuk memahami Protokol Kyoto sebagai panduan mengurangi emisi di negara maju dan bagaimana seharusnya negara berkembang menyikapi perubahan iklim.

 

Judul buku: Protokol Kyoto

Hak cipta © Wetlands International – Institut Pertanian Bogor

Penulis: Daniel Murdiyarso

Penerbit: PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Cetakan kedua, 2005

 

Buku kedua Daniel Murdiyarso diantarkan oleh A Sony Keraf. Alaxender Sony Keraf merupakan Menteri  Negara Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional masa Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Menurut pendapatnya, Protokol Kyoto merupakan protokol yang menyangkut nasib kehidupan manusia dan berbagai makhluk hidup di dunia sekarang dan di masa yang akan datang.

Berikut kutipan yang saya sukai dari Sony Keraf, “Isu lingkungan tidak pernah menjadi arus utama dalam peradaban manusia, dengan akibat kita seakan secara sadar membangun ekonomi sambil di sisi lain menggali kubur bagi kematian sia-sia kita sendiri akibat dampak pembangunan ekonomi atas lingkungan.”

Saya sependapat, kerap atas nama pembangunan kita mengenyampingkan hak-hak alam. Alhasil pembangunan kota/daerah yang tidak memiliki konsep lingkungan bukannya menuai kemajuan justru hanya menunggu waktu bencana datang karena daya dukung yang telah rusak misalnya banjir.

Perubahan (krisis) iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan Bahan Bakar Fosil (BBF) dan kegiatan alih-guna lahan. Penggunaan BBF terutama setelah revolusi industri dan kegiatan alih guna lahan memicu peningkatan gas rumah kaca. GRK yang disepakati dalam Protokol Kyoto meliputi Karbondioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrousoksida (N2O), Hidroflourokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs), Sulphur heksafluorida (SF6) yang terlampir dalam ANNEX A.

“Gas-gas tersebut memiliki efek seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang-pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi-balik yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga atmosfer makin meningkat. Berada di bumi yang diliputi gas-gas tersebut bagaikan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibanding suhu udara diluarnya. Oleh karena itu, gas tersebut dinamakan Gas Rumah Kaca (GRK) dan pengaruh yang ditimbulkannya dinamakan Efek Rumah Kaca (ERK) kemudian menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim.”

Protokol kyoto merupakan sebuah instrumen hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim bumi yang diadopsi 11 Desember 1997. Dalam hal ini menekankan pentingnya peranan dan komitmen negara maju sebagai pengemisi utama untuk bertindak langsung. Hal ini menjadi isu utama dan yang bersifat dengan target penurunan emisi negara maju, seperti tertuang dalam pasal tiga dan empat.

Namun Protokol Kyoto tidak berjalan mulus. Tahun 2001, mengalami titik terendah ketika Amerika Serikat (AS) menentang dan menolak perjanjian internasional ini setelah CoP 6 di Den Haag. AS tidak peduli dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan-common but differentiated responsibility yang diadopsi sebagai prinsip Konvensi Perubahan Iklim. Persetujuan ini mulai berlaku 16 Februari 2005 setelah Rusia melakukan ratifikasi pada 18 November 2004.

Protokol Kyoto menjadi sarana yang adil bagi kepentingan pembangunan ekonomi pada umumnya dan perlindungan lingkungan. Target Kyoto memiliki beberapa implikasi yaitu:

  • Mengikat secara hukum (legally binding)
  • Adanya periode komitmen (commitment period)
  • Digunakannya rosot/sink untuk mencapai target
  • Adanya jatah emisi (assigmed amount) setiap pihak ANNEX I
  • Dimasukkannya enam jenis GRK (basket of gasses) dan disetarakan dengan CO

Adapun tiga Mekanisme Kyoto berupa:

  • Clean Development Mechanism (CDM)
  • Join Implementation (JI), yaitu mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan antarnegara maju untuk menghasilkan Emission Reduction Unit (ERU).
  • Emission Trading (ET), yaitu mekanisme perdagangan emisi antarnegara maju untuk menghasilkan Assigned Amount Unit (AAU).

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto melalui CDM. Melalui CDM negara berkembang akan mendapatkan tambahan pendanaan dan alih teknologi dari negara maju untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara maju akan mendapatkan CER dari proyek CDM yang akan dilaksanakan di negara berkembang.

Dari segi bisnis meratifikasi Protokol Kyoto akan menarik dana investasi baru melalui CDM dimana kegiatan itu akan memberikan dana tambahan sebagai kompensasi atas pembatalan emisi GRK karena proyek tesebut dilaksanakan pada sektor-sektor yang mampu menekan emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Contoh proyek yang dapat masuk dalam mekanisme ini misalnya perdagangan karbon yang dihasilkan dari hutan dan proyek kelistrikan diluar sistem grid.

  • Daerah pegunungan untuk microhydropower
  • Daerah pedesaan untuk solar home system dan hybrid
  • Daerah pantai untuk solar home system, hybrid, dan wind power

Dalam buku kedua ini saya mencatat beberapa peraturan (saya urutkan berdasarkan tahun terbit) di Indonesia yang terkait dengan perubahan (krisis) iklim atau implementasi Protokol Kyoto. Jika diperhatikan peraturan-peraturan ini terkait dengan dunia kehutanan. Hutan sendiri disebutkan dalam Protokol Kyoto.

  • UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  • UU No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati
  • UU No 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim
  • UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
  • UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  • PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
  • UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  • UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
  • PP No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan

Buku yang terbagi dalam 10 bab ini ditutup dengan terjemahan bebas Protokol Kyoto yang terdiri dari 28 pasal dengan ANNEX A berisi enam jenis GRK dan ANNEX B berupa tabel komitmen pembatasan dan pengurangan emisi kuantitatif, keputusan-keputusan yang diadopsi oleh Para Pihak, dan laporan sidang ketiga Konferensi Para Pihak.

Semoga ringkasan buku Protokol Kyoto menyambung buku pertama ini bermanfaat ya. Untuk buku ketiga seri perubahan iklim, CDM, insya allah akan saya tuliskan tetapi setelah mempunyai bukunya :D. Kalau ada yang mau mendonasikan bukunya buat saya, saya akan menerima dan berterima kasih sekali 🙂

 

Klaten #003

Sebuah Pengantar Mengenai Perubahan (Krisis) Iklim (1)

Hi Buddies,

Semenjak November 2019 para climate strikes atau pejuang iklim telah sepakat mengganti kata climate change (perubahan iklim) dengan climate emergency atau climate crisis (darurat/ krisis iklim). Namun, karena saya akan meringkas Buku “Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim” yang terbit pertama tahun 2003 sehingga penulisan saya: perubahan (krisis) iklim.

Kenapa saya membaca buku ini dan membuat catatannya? Menilik kepada judul di atas, sebenarnya saya sendiri kurang paham mengenai perubahan (krisis) iklim. Menurut saya, buku ini dapat menjadi pondasi dan mengantarkan saya pada pemahaman lebih mendalam terhadap isu global ini. Miris sekali Indonesia menempati urutan pertama negara yang tidak mempercayai adanya perubahan iklim[1] yang terungkap dalam survei YouGov-Cambridge Globalism Project 2019 (18 persen).  

RINGKASAN BUKU

Judul Buku: Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim
Hak cipta © Wetlands International – Institut Pertanian Bogor
Penulis: Daniel Murdiyarso
Penerbit: PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
Cetakan kedua, 2005
ISBN 979-709-071-X

Kata pengantar buku ini ditulis oleh Emil Salim. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Era Presiden Soeharto yang tetap vokal menyuarakan pembangunan berkelanjutan hingga saat ini. Dari membaca kata pengantar yang diberi judul “Jika Iklim Berubah” ini, saya sudah dapat menangkap apa itu perubahan iklim, penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya.

Dalam pengantarnya, Emil Salim mengutarakan perubahan (krisis) iklim tidak dapat dipisahkan dari gas rumah kaca seperti Karbondioksida (CO2), Metana (CH4), dan Nitrous Oksida (N2O). Suhu bumi yang panas kemudian di antaranya menyebabkan gejala pemekaran air laut, mencairnya bongkahan es di kutub, permukaan air laut naik, menenggelamkan pulau, menghalangi mengalirnya air sungai ke laut, banjir di dataran rendah seperti pantura, timur Sumatra, Kalimantan bagian Selatan, dan pola pertanian berubah karena bergantung pada musim hujan. Sehingga diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui kebijakan energi bersih dan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan sedangkan adaptasi dengan penyesuaian pola pertanian.

Penulis membagi buku ini menjadi dua bagian, bagian I terdiri dari nomor (bab) 1-4 dan bagian II mulai nomor 6-10. Bagian I menjelaskan tentang iklim yang sudah berubah, perjalanan lahirnya Konvensi Perubahan Iklim hingga Para Pihak terkait yang ditutup dengan pertanyaan dimana posisi Indonesia berdiri. Bagian II menyuguhkan tentang hasil kesepakatan Konferensi Para Pihak (COP) yang ditutup dengan napak tilas satu dekade Konvensi Perubahan Iklim (1992-2002) – sekarang tahun 2020 berarti sudah hampir tiga dekade (28 tahun) ya.

Pada Bagian I Nomor 1-2 membahas mengenai hal-hal mendasar terkait Perubahan Iklim.

Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) merupakan dokumen yang lahir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Juni 1992. Konvensi perubahan iklim telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994.

Perubahan Iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka yang panjang (50 tahun – 100 tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK). Jadi, variabilitas iklim musiman (musim hujan dan kemarau yang berubah mendadak), tahunan (musim kemarau atau hujan yang berubah periodisitasnya), dan dekadal (kejadian ekstrem seperti El Nino atau La Nina), tidak temasuk dalam kategori perubahan iklim. Kejadian ekstrem tersebut tidak dipengaruhi oleh pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer (halaman 11). Isu utama dari Konvensi Perubahan Iklim yang harus ditangani adalah bagaimana agar konsentrasi GRK dapat dikurangi dan distabilkan agar sistem iklim Bumi tidak terganggu dan terus memburuk.

Memasuki Nomor 3, saya mulai “garuk-garuk kepala” dalam artian pembahasan menjadi semakin teknis. Banyak hal yang kurang bisa saya pahami secara awam namun sebenarnya memberikan pengetahuan yang runut kepada masyarakat umum. Di sini, saya mengambil kesimpulan, buku ini memang diperuntukkan untuk praktisi atau yang memang bergelut terhadap isu ini. Namun, tidak ada salahnya juga jika memang tertarik dengan isu climate emergency membaca buku ini, seperti kata saya di atas sebagai pondasi dan mengerti kronologinya.

Sebagai tindak lanjut dari UNFCCC, dibentuk CoP yang mengadakan pertemuan setiap tahun. Dalam buku ini, CoP baru dilaksanakan delapan kali. Sebagai informasi, Desember 2019 telah diadakan CoP ke 25 di Madrid, Spanyol. Indonesia pernah menjadi tuan rumah Cop ke-13 di Bali, 2007 yang menghasilkan Bali Road Map.

Setiap CoP menghasilkan keputusan penting kecuali CoP 6 yang cukup alot hingga harus diselenggarakan dua kali; di Den Haag, Belanda dan Bonn, Jerman. Hasil CoP ini dibahas secara detail di Bagian II.  Buku ini juga menjelaskan kelembagaan dalam UNFCCC, termasuk pembagian negara-negara dan kepentingannya. Indonesia termasuk dalam negara G77+China sebagai negara berkembang. Waktu itu Indonesia masih menjadi anggota OPEC sehingga tergabung pula dengan negara pengekspor minyak (Indonesia keluar OPEC tahun 2016). Indonesia juga merasa menjadi bagian AOSIS atau Aliansi Negara Kepulauan Kecil. Karenanya, di bagian penutup buku ini penulis memilih sub judul Di Mana Indonesia Berdiri?

Bagian II dimulai dari hasil CoP 1 berupa Mandat Berlin. Berlin Mandate adalah keputusan pertama di Cop 1, 1995. Dari sinilah isu terpenting dari konvensi yaitu komitmen negara maju untuk mengurangi emisi mulai dibicarakan secara substansial.

CoP 2, 1996 menghasilkan Geneva Declaration.

CoP 3, 1997  di Kyoto merupakan salahsatu perhelatan paling besar dan istimewa yang melibatkan diplomasi internasional yang canggih. Protokol Kyoto merupakan langkah kecil, tetapi sangat besar artinya bagi upaya untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer untuk selanjutnya melindungi iklim Bumi dari perubahan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

CoP 4, 1998 di Buenos Aires Argentina, pertama kali di negara berkembang. Pada CoP4 Indonesia mengambil peran sebagai Ketua G77+Cina.

CoP 5, 1999 tidak menghasilkan dokumen utama.

CoP 6a, 2000. Den Haag, Belanda malapetaka yang alot di semua lini negosiasi dan konsultasi yang tidak transaparan. Ditunda hingga 6 bulan pada Juli 2001 di markas UNFCCC di Bonn, Jerman. CoP 6b menentukan apakah perjanjian internasional tentang perubahan iklim ini akan maju atau hancur dan menghasilkan Kesepakatan Bonn atau Bonn Agreement.

CoP 7, 2001 di Maroko menghasilkan Perjanjian Marakesh.

CoP 8, 2002 di New Delhi India menghasilkan New Delhi Declaration.

Dalam buku ini dijelaskan pula bagaimana peran Amerika Serikat yang pada awalnya susah berkomitmen. Masuknya pemerhati lingkungan Al Gore dalam birokrasi menjadi Wakil Presiden Bill Clinton melunakkan prinsip AS yang selalu mempertanyakan dimana posisi dan peran negara berkembang.

Target negara maju dan negara berkembang dalam komitmen terhadap perubahan iklim seringkali memicu negosiasi yang alot. Negara maju bertanggungjawab menurunkan emisi dan negara berkembang mendapatkan alih teknologi. Terdapat pula pengucuran dana sebagai kompensasi terhadap dampak perubahan iklim berikut lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk.

Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih untuk menurunkan emisi pada negara maju dan berkembang. CDM bisa diadopsi di Indonesia. Pada akhirnya Konvensi Perubahan Iklim mendorong efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.

Pada bagian penutup penulis berpendapat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk korban dampak perubahan iklim. Indonesia seharusnya dapat mengambil manfaat dengan keikutsertaan menjadi anggota UNFCCC dan meratifikasi Protokol Kyoto.

Buku ini merupakan bagian awal dari buku seri perubahan iklim. Untuk Protokol Kyoto dan Clean Development Mechanism (CDM) dibahas pada buku tersendiri.

Pendapat saya terhadap buku ini sebenarnya sangat menarik dengan penjelasan yang detail dari penulis. Hanya saja karena saya bukan praktisi atau terlibat secara langsung dengan isu ini, beberapa kali saya berniat tidak meneruskan membaca buku ini. Tapi ya sayang karena sudah dibeli ya harus dibaca dan diserap ilmunya untuk menambah wawasan agar jika suatu hari bertemu orang yang membahas isu ini bisa nyambung walaupun hanya kulitnya.

Buku ini saya beli bersamaan dengan Bulan Sabit di Atas Baghdad. Kenapa beli buku ini? Karena dulu saya kuliah di Kehutanan, jadi setiap melihat gambar hutan mata langsung hijau. Kebetulan cover buku ini ada gambar hutannya dan berwarna hijau.

Saya tertarik kembali membaca buku ini karena dipengaruhi secara tidak langsung oleh climate strike yang masih sangat muda dari Swedia, Greta Thunberg. Bagaimana di usia remaja-nya, ia bisa menggerakkan massa agar pemerintah lebih peduli terhadap Perubahan Iklim hingga isu ini menjadi isu populer di Eropa sementara di Indonesia ini, mungkin tenggelam dengan isu politik?

Buddies tertarik tidak dengan isu krisis iklim ini?

[1] Tirto.id dalam Protokol Kyoto dan Indonesia yang Abai terhadap Masalah Lingkungan, 16 Februari 2020

Foto buku: Koleksi Pribadi

Klaten #002

Irak Pasca-Perang dalam “Bulan Sabit di Atas Baghdad”

Bulan Sabit di Atas Baghdad

Foto: Koleksi Pribadi

Judul buku: Bulan Sabit di Atas Baghdad
Penulis: Trias Kuncahyono
Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2005
ISBN: 979-709-186-4

COVER BELAKANG

IRAK pascaperang tahun 2003 mengalami berbagai peristiwa menarik. Berakhirnya peperangan antarkekuatan negara tidak otomatis membawa perdamaian di negeri itu. gejolak dan pertumapahan darah terus terjadi.

Bagaimanakah situasi sosial politik di Negeri 1.001 Malam itu? Buku Bulan Sabit di Atas Baghdad memberikan gambaran yang jelas perihal warga Syiah, Sunni, dan Kurdi, situasi Baghdad, perkembangan pesat media massa, hingga penangkapan Saddam Hussein.

Buku ini adalah catatan yang lengkap dan sangat memudahkan dalam memahami situasi terakhir di Irak.

Hai Buddies,

Setelah agak lama, akhirnya saya mencoba me-review buku lagi.

Buku “Bulan Sabit di Atas Baghdah” sudah cukup lawas. Dari coretan di halaman judul, saya membeli buku ini pada 29 Agustus 2008. Kalau tidak salah, saat itu sedang ada Kompas Book Fair di kantor perwakilan Kompas di Yogyakarta, saya lupa nama jalannya. Letaknya lurus terus dari Bunderan UGM ke selatan menuju Stadion Kridosono, tepatnya di sebelah kiri. Saat ini saya tidak tahu apakah kantor Kompas DIY sudah pindah apa belum?

Kenapa saya membeli buku ini? Saya lupa. Tapi sepertinya karena judulnya, Bulan Sabit di Atas Baghdad 😀

Irak tidak sefamiliar BAGHDAD di telinga saya. Namun, begitu Baghdad disebut memori saya segera berloncatan kembali ke pelajaran TARIKH saat duduk di bangku sekolah Muhammadiyah. Membaca buku ini rasanya saya kembali diingatkan pada kejayaan kota yang dibangun khalifah Jafar al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah ini.

Buku ini menarik karena berasal dari kisah nyata perjalanan jurnalistik wartawan Kompas, Trias Kuncahyono. Dalam perjalanannya ke Yordania, ia kemudian memutuskan singgah ke Irak yang saat itu kondisinya belum menentu, enam bulan pascainvansi Amerika Serikat.

Melalui jalan darat dari Amman (ibu kota Yordania), dia ditemani mahasiswa Indonesia di Yordania menuju Irak dan sampai di Baghdad, 30 September 2003. Perjalanan daratnya menggunakan mobil dilakukan secara konvoi atas saran sopir yang disewanya Baaseen. Karena saat itu, mengendarai mobil sendirian tidak aman terutama di malam hari. Bisa saja dihentikan sewaktu-waktu oleh orang tak dikenal dan menjadi korban kejahatan atau malah menjadi sasaran tembak.

Pentagon mulai menyerukan perang terhadap Irak pada 19 Maret 2003. Serangan udara dan bombardir terus dilakukan pasukan koalisi. Tanggal 9 April 2003 Baghdad jatuh. Namun, perlawanan para militan tidak berhenti. Saddam Hussein yang dicari-cari dalam misi ini pun belum ditemukan.

Saddam Hussein adalah aktor yang menjadi “alasan” perang AS terhadap Irak. Mantan Presiden Irak itu disebut-sebut melakukan kejahatan genosida dengan menggunakan senjata pemusnah massal. –banyak yang mengatakan alasan sebenarnya AS adalah ingin menguasai ladang minyak Irak—dan membebaskan rakyat Irak dari rezim diktator. Saddam menguasai Irak selama hampir 23 tahun (mirip Mantan Presiden Soeharto yang ditumbangkan usai hampir 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia, bedanya Saddam dijatuhkan AS sementara Soeharto digulingkan rakyat sendiri).

IRAK ENAM BULAN PASCA-PERANG

Perang selalu menimbulkan kekacauan. Dalam perjalanannya, penulis menyaksikan “kuburan” mesin perang di sepanjang jalan yang belum dibersihkan. —Saya malah jadi teringat rongsokan kereta di Purwakarta–. Situasi yang belum terkendali karena tingkat kriminalitas yang meningkat. Usai magrib jalanan Baghdad akan lengang hanya pasukan AS yang berpatroli.

Tumbangnya patung Saddam Hussein di Taman Firdaus yang menandai jatuhnya Baghdad justru menimbulkan kerawanan sosial seperti penjarahan dan perampokan bahkan satwa di kebun binatang tak luput menjadi barang jarahan. Di tengah carut marut, bom bunuh diri yang siap meledak kapan saja. Penduduk utamanya anak-anak juga terancam ranjau dari masing-masing bom tandan yang tidak meledak.

Namun, di bidang kebebasan Irak mengalami booming media massa. Sebelumnya, pers Irak dikuasai rezim begitu pemerintah tumbang ratusan media terbit, situasi yang mirip pasca-Orde Baru lengser di Indonesia.

Saddam Hussein akhirnya tertangkap pada 13 Desember 2003 di kampung halamannya, sekitar 15 kilometer dari Tikrit. Mantan orang nomor satu tersebut diadili dengan tujuh tuduhan kejahatan: membunuh tokoh agama tahun 1974, membunuh orang Kurdi di Halabja dengan gas tahun 1988, membunuh klan Barzani tahun 1983, membunuh para anggota partai politik, melancarkan kampanye “Anfal” tahun 1986-1988, menindak tegas menggunakan kekuatan terhadap pergolakan suku Kurdi dan Syiah tahun 1991, dan invansi terhadap Kuwait tahun 1990. (senjata kimia pemusnah massal tidak terbukti). Tuduhan yang katanya telah disiapkan oleh AS untuk menghalalkan perang.

Saddam Hussein merupakan tokoh Timur Tengah yang getol membela Palestina. –AS berada di belakang Israel dalam konflik dengan Palestina, apakah berhubungan, saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam buku, hanya bisa menduga–

Irak akan menjadi apa masih dipertanyakan dalam akhir buku ini. Kebebasan atau kemerdekaan seperti apa? Negeri yang bagaimana?

Ohya, pada bagian akhir akan terjawab mengapa catatan perjalanan ini diberi judul Bulan Sabit di Atas Bagdad.

KESAN 

Buku ini sangat kaya khususnya bagi awam atau pembaca umum seperti saya. Informasinya sangat detail dan bahasanya mudah dipahami Tak banyak istilah sulit/asing dalam buku ini. Background penulis sebagai jurnalis sangat kelihatan dalam memaparkan apa yang dilihat, dirasakan maupun dialami.

Melalui buku ini, saya justru paham membedakan antara Syiah, Sunni, dan Kurdi yang mendiami Irak. Syiah merupakan kaum mayoritas di Irak dan menguasai bagian selatan. Kaum ini pengikut Ali bin Abi Thalib dan tidak mengakui tiga kekhalifahan sebelum Ali. Sunni adalah minoritas yang mendiami wilayah tengah Irak termasuk Saddam Hussein. Kaum Sunni berkeyakinan tidak mengharuskan kepemimpinan kaum Muslim dipangku oleh keturunan Nabi dan menantunya Ali bin Abi Talib. Kurdi merupakan suku pegunungan di wilayah utara Irak.

Di buku ini juga diselipkan pengetahuan tentang jurnalis dan kebebasan pers. Apa itu tugas jurnalis dan jurnalisme. Dan, bagaimana pers menjadi pilar keempat negara demokrasi sebagai watchdog yang independen untuk mencegah tiga pilar lainnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif korup.

Menurut saya yang agak menganggu dari buku ini adalah ada beberapa yang dijelaskan terlalu detail. Misalnya saat penulis melewati kebun kurma dalam perjalanan dari Baghdad menuju Najaf. Penjelasan tentang kurma terlalu banyak hingga memakan 2,5 lembar halaman. Di sisi lain memang bagus karena banyak menambah wawasan pembaca dan menambah pengetahuan. Namun, jadi terkesan melenceng dari bahasan mengenai Irak. Pembaca menjadi kurang fokus terhadap topik.

Beberapa kesalahan teknis ditemukan dalam buku ini. Ada beberapa typo yang saya catat seperti rumut seharusnya rumput di halaman 16. Tidak konsisten dalam penulisan Baaseen, sopir yang mengantar ke Irak. Contoh tertulis Baaseen di halaman 3, Bassem di halaman 97, dan Baaseem di halaman 101, jadi mana yang benar? Penulisan terkait robohnya Patung Saddam Hussein tertulis 9 April 2004? (2003) di halaman 181. Seperti kurang kata “tidak” dalam kalimat “Polisi “tidak” berkomentar sama sekali” di halaman 56.

Secara keseluruhan, saya suka buku ini dan sangat bermanfaat. Usai membaca buku kedua dari penulis ini, saya jadi penasaran untuk membaca buku pertamanya Dari Damascus ke Baghdad, Sebuah Catatan Perjalanan Jurnalistik dan tentu saja berharap dapat mengunjungi Baghdad suatu hari nanti… Aamiin…

Semoga bermanfaat^^

 

*Saddam Hussein dieksekusi di tiang gantungan pada 30 Desember 2006, setelah hampir dua tahun buku ini terbit

 

Klaten #001